Rabu, 03 Agustus 2011

Birokrasi Representatif sumber http://setabasri01.blogspot.com/2009/08/birokrasi-representatif.html

Konsep birokrasi representatif ini dibicarakan dalam konteks pola rekrutmen seseorang ke dalam posisi administrasi publik, utamanya pada masalah samanya kesempatan dan keterwakilan suatu populasi penduduk di dalam birokrasi. Jadi, bagaimana birokrasi mewakili karakteristik populasi dalam kaitannya sebagai administrator kebijakan, merupakan pertanyaan dasarnya. Sejumlah skolar menekankan pentingnya merit dalam pola rekrutmen administrator publik, lainnya menekankan pada pentingnya mengangkat birokrat publik yang unsur sosial dan ekonominya melukiskan karakter masyarakat di suatu wilayah.

Penulis lain semisal Sally Coleman Selden menyinggung masalah pentingnya Birokrasi Representatif ini dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik. Selden berargumentasi bahwa pejabat yang terpilih lewat Pemilu akan menduduki jabatan administrator tingkat puncak semisal Presiden, Menteri, Kepala Daerah, yang pada gilirannya mereka mengatur aneka organisasi yang pekerjanya adalah pelayan publik (birokrat). Dalam konteks pelayan publik ini terdapat suatu sistem personil yang aturannya “melindungi” mereka dari tekanan politik. Mereka terhindar dari tekanan politik akibat posisinya diperoleh lewat merit-system (Tes CPNS, misalnya) bukan dipilih lewat Pemilu.

Birokrasi Representatif menjadi signifikan akibat munculnya sejumlah faktor pendorong. Faktor-faktor pendorong ini meliputi :
  1. Peningkatan keragaman etnik, rasial, dan gerontology di suatu masyarakat.

  2. Peningkatan keragaman lahan kerja berdasarkan gender,

  3. Perkembangan kesaling bergantungan komunitas global, yang mendorong keragaman pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi atas perbedaan manusia, dan

  4. Peningkatan keragaman teknologi dibalik distribusi barang dan jasa public.

Pertama. Birokrasi Representatif adalah keterwakilan yang berkenaan dengan asal-usul seorang birokrat yang secara kolektif mencerminkan keseluruhan masyarakat.

Kedua. Birokrasi Representatif merupakan “mirror” dari Political Representative. Hanya saja, keterwakilan birokrasi ini ada di aras impelementasi kebijakan publik sebagai operasionalisasi dari undang-undang.

Ketiga. Birokrasi Representatif mengacu pada keterwakilan latar belakang populasi penikmat layanan publik (masyarakat) yang tercermin pada latar belakang yang sama di tingkat birokrat publik di suatu region tempat beroperasinya birokrat publik, dalam mana latar belakang ini meliputi etnis, ras, gender, agama, tingkat pendidikan, dan sejenisnya.

Keempat. Studi Birokrasi Representatif berkisar pada konsep Representasi Pasif dan Representasi Aktif. Representasi Pasif adalah representasi di mana para birokrasi mencerminkan latar belakang populasi tempat ia berbakti, Representasi Aktif adalah tatkala latar belakang yang sama tersebut membuat para birokrat membuat dan melaksanakan peraturan yang sensitif terhadap publik yang latar belakannya ia cerminkan itu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar